Bakalan Naek,BPJS Kesehatan 1 Januari 2020 – BPJS Kesehatan Ingatkan Pesan ini

Banjarmasin (Kepohkepoh.com) – Tak terasa saat ini sudah berada di penghujung tahun 2019. Seiring dengan tibanya tahun baru 2020, masyarakat Indonesia bakal merasakan kebijakan naiknya iuran asuransi jaminan kesehatan nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun mengingatkan kenaikan iuran kepada peserta yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

Muat Lebih

Melalui sebuah pesan singkat (sms) yang dikirim ke peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Jumat (13/12) pagi, BPJS berpesan, agar peserta melunasi tagihan, sebelum iuran naik tahun depan.

“Peserta Yth, Yuk lunasi tagihan iuran JKN-KIS, Mulai 1 Jan 2020 berlaku Perpres No 75/2019 iuran kls 1 Rp 160rb, kls 2 Rp 110rb, kls 3 Rp 42rb. Info hub 1500400,” tulis BPJS Kesehatan dalam pesan singkatnya.

Pesan BPJS Kesehatan itu sepertinya dikirim secara otomatis kepada peserta, baik yang sudah melunasi tagihannya maupun yang belum. Nomor pengirim tertera sebagai BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan jauh-jauh hari memang sudah diputuskan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terbut 24 Oktober 2019.

Berikut iuran peserta mandiri alias bukan penerima upah JKN-KIS yang berlaku mulai 1 Januari 2020:

Aturan kenaikan iuran BPJS ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), 24 Oktober 2019 lalu. Sesuai aturan tersebut:

  1. Iuran kepesertaan untuk kelas Mandiri I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 Rp 80 ribu menjadi Rp 160.000 (Rp 160 ribu) per peserta per bulan.
  2. Iuran kelas Mandiri II naik 115% (persen) dari Rp 51.000 (Rp 51 ribu) menjadi Rp 110.000 (Rp 110 ribu per peserta per bulan.
  3. Kelas Mandiri III naik 64,7% (persen) dari Rp25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.
  4. Adapun peserta BPJS Kesehatan yang menerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan peserta pekerja penerima upah (PPU) pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa, dan perangkat desa sudah naik sejak Agustus 2019 lalu.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus pemerintah lakukan lantaran kinerja lembaga tersebut tahun ini terancam defisit Rp 32,8 triliun. Dengan kenaikan iuran, BPJS Kesehatan optimistis, tahun depan akan surplus sebesar Rp 17,3 triliun.

Merujuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan bujet Rp 48,79 triliun, masing-masing untuk peserta PBI senilai Rp 26,7 triliun dan cadangan PBI sebesar Rp 22,07 triliun.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelumnya berjanji, akan dibarengi dengan perbaikan layanan

Sumber : Banjarmasinpost.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *